Natsir Kongah Sindrome kemiskinan. Xp Vista Look on this page. Agaknya itulah yang sedang melilit kita, utamanya didaerah-daerah yang secara finansial lemah. Mudah tergiur dengar iming-iming, rencana-rencana besar tanpa dasar yang jelas. Beberapa bupati di Nusa Tenggara Timur diberitakan telah menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan, yang mewakili keberadaan yayasan yang menyebutkan dirinya sebagai yayasan internasional pemegang saham mayoritas pada 25 perbankan besar didunia (salah satu anggota dari yayasan ini disebut-sebut Ir. Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia).

Undang-undang republik indonesia. Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan rahmat tuhan yang maha esa. 1 MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MENGATASI KEJAHATAN KEHUTANAN 1 Oleh: Garda T. Paripurna & Natsir Kongah Pengantar. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 17 April). Tindak Pidana Pencucian Uang - Negara. Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Pdf Files. KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan.

Tak tanggung-tanggung dana yang dijanjikan untuk dikucurkanya sebagai program dana pendamping bagi pemda diwilayah itu – sebanyak Rp. Hp Laserjet 6l Pro Driver more. Sebuah angka yang cukup fantastis. Uang itu, bila benar adanya tentu akan membebaskan NTT dari daerah rawan pangan dan seketika akan dapat menstimulasi perekonomian yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat kebanyakan. Tapi, apakah semudah itu dana mengalir? Lalu, apa yang menjadi nilai tambah yang diperoleh perusahaan yang menyalurkan dana pendamping itu? Jangan-jangan, bila penyaluran dana itu tidak bermaksud menipu, tapi ada unsur pencucian uang didalamnya? Sedikitnya fakta yang ada, membuat kita sulit mencari kejelasan dari sepak terjang yayasan ' bertaraf internasional ' ini.

Tapi, setidaknya tabir itu sedikit dapat dikubak lewat pendekatan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaiman diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU). Juga kejelasan itu dapat dilihat dari tipologi/modus operandi yang sering dilakukan oleh para launder didalam melakukan pencucian uang lewat yayasan atau organisasi nirlaba. Dari investigasi yang dilakukan, sebagaimana tergambar didalam laporan tahunan tahun 2003 – 2004 yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) berkaitan dengan typologi tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme terlihat bahwa setidaknya ada 215 organisasi nirlaba terindikasi telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Sinyalemen ini tergambar dari laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh perbankan kepada financial intelligent units (FIUs) – semacam Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang ada diberbagai negara.